BAB I
PENDAHULUAN
I.1. Latar belakang
Kawasan
Taka Bonerate yang merupakan salah satu taman laut di Indonesia terletak dalam
lingkup wilayah Kabupaten Selayar, Sulawesi Selatan. Daerah mempunyai luas 220.000 ha dengan
tingkat keanekaragaman hayati yang cukup tinggi. Pada kawasan ini juga terdapat spesies-spesies organisme yang langka dan
hanya ditemukan pada daerah ini.
Seperti
halnya taman laut Indonesia lainnya, dikawasan ini sudah ditentukan zone/bagian
pantai, seperti zone inti, penyangga dan pemanfaatan. Namun demikian pada kenyataanya masih
terdapat banyak pelanggaran-pelanggaran yang terjadi, terbukti dengan
rusaknya beberapa terumbu karang pada
kawasan ini.
Berangkat dari hal tersebut
diatas, maka perlu dilakukan model
daerah perlindungan berbasis masyarakat pada kawasan ini. Adaptasi global kedalam konteks pengembangan
dan pengelolaan sumberdaya pesisir dan kelautan Indonesia telah diusulkan oleh
Dahuri et. all (1996). Keberhasilan
pengelolaan daerah perlindungan laut berbasis masyarakat di Filipina (White, 1989; Calumpong, 1993) merupakan
salah satu contoh model yang telah dicoba/diadaptasi di Sulawesi Utara (J. J.
Tulungen et. All; 1998) pada studi kasus Daerah Perlindungan Laut (DPL)
Blongko.
Penelitian
ini mencoba untuk mengamati kemungkinan pengadaptasian model pengelolaan daerah
perlindungan laut secara terpadu berbasis masayarakat berdasarkan yang telah
dicoba dipulau Avo, Filipina dan Blongko, Sulawesi Utara.
I.2. Tujuan dan Sasaran
I.2.1. Tujuan
Tujuan dilakukannya penelitian ini
secara umum adalah untuk mengamati kemungkinan dari implementasi integrated coastal management (ICM)
melalui beberapa percobaan dan simulasi dengan melibatkan partisipatif penuh
dari masyarakat.
Secara khusus penelitian ini bertujuan
untuk mengembangkan model-model partisifatif dan pengelolaan berbasis
masyarakat terbaik yang dapat memperbaiki dan mempertahankan kondisi wilayah
pesisir serta memperbaiki kualitas hidup masyarakat yang menggantungkan
kehidupannya pada sumberdaya pesisir di kawasan Taka Bonerate.
I.2.2.
Sasaran
Sasaran dari studi kemungkinan
penerapan sistem kawasan terpadu adalah :
·
Menyusun data dan informasi menyangkut
pemanfaatan kawasan Taman Laut Taka Bonerate.
·
Menyusun profil pengelolaan daerah
perlindungan laut Taka Bonerate.
·
Menyusun rencana pengelolaan daerah
perlindungan laut Taka Bonerate.
·
Terjaganya sumberdaya wilayah pesisir
kawasan Taman Laut Taka Bonerate secara berkelanjutan (suistanability).
BAB II
RUANG LINGKUP DAN PELAKSANAAN KEGIATAN
II.1 Ruang Lingkup
Ruang
lingkup kegiatan ini adalah menyusun rencana pengelolaan (management plan) pada Daerah Perlindungan Laut Taka Bonerate,
berdasarkan partisipasi dari masyarakat (bottom
up).
II.2. Pelaksanaan Kegiatan
Jenis-jenis
kegiatan yang akan dilakukan selama penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Pengenalan
dan sosialiasi kepada masyarakat
2. Pelatihan,
pendidikan dan pengembangan masyarakat
3. Pertemuan-pertemuan
konsultasi masyarakat dan pembuatan aturan daerah perlindungan
4. Keputusan
desa/masyarakat
5. Pelaksanaan
6. Monitoring
dan Evaluasi
BAB III
METODOLOGI PENELITIAN
III.1. Metode Penelitian
Melakukan kegiatan langsung dilapangan
dengan mencoba menerapkan/mengadopsi model pengelolaan daerah perlindungan laut
yang berbasis masyarakat (Studi kasus P. Avo Filipina dan Blongko, Sulawesi
Utara) dengan menempuh beberapa tahap/langkah praktis seperti yang disebutkan
pada jenis kegiatan diatas.
III.2. Kegiatan
Kegiatan yang akan dilakukan pada
setiap tahap :
1. Pengenalan Masyarakat
Ø
Mengidentifikasi Isue pengelolaan
wilayah pesisir Taka bonerate bersama dengan masyarakat
Ø
Mengkoordinasikan pertemuan dan
konsultasi masyarakat untuk menyatukan ide pengelolaan (pertemuan formal dan
informal).
Ø
Mengadakan assesment secara
partisipatif (PRA) menyangkut sejarah, kondisi dan issue-isue pengelolaan
sumberdaya wilayah pesisir Taka Bonerate
2. Pelatihan, pendidikan dan pengembangan
masyarakat
Melakukan
kegiatan pelatihan-pelatihan seperti ; penyuluhan ekosistem terumbu karang,
konsep daerah perlindungan, pelatihan pemetaan dan pengawasan terumbu karang
secara partisipatif (manta tow training), penyuluhan dan pendidikan umum
menyangkut terumbu karang dan konsep daerah perlindungan laut, hukum lingkungan
laut dan pesisir, habitat dan ekosistem wilayah pesisir, pelatihan
pengorganisasian, pelatihan kelompok (core group) mengenai pengelolaan pesisir.
3. Pertemuan-pertemuan konsultasi
masyarakat dan pembuatan aturan daerah perlindungan
Ø
Pembuatan draf isi aturan daerah
perlindungan
Ø
Diskusi dan pertemuan (formal dan informal)
masyarakat dilakukan
Ø
Isi aturan daerah perlindungan
diperbaiki dan draf final diselesaikan
4. Keputusan Desa/masyarakat
Ø
Musyawarah desa dalam kesepakatan
aturan daerah perlindungan
Ø
Penandatanganan surat keputusan tentang
aturan daerah perlindungan oleh aparat pemerintah.
5. Pelaksanaan
Ø
Pembentukan tim pengelola daerah
perlindungan laut
Ø
Pertemuan-pertemuan kelompok pengelola
Ø
Monitoring terumbu karang dan biota
laut
Ø
Penegakan hukum dilaksanakan
Ø
Sanksi diberikan bagi pelanggar aturan
Ø
Penyuluhan dan pendidikan umum
diteruskan
Ø
Rencana pengelolaan dikembangkan
Ø
Penyuluhan dan pendidikan diteruskan
Ø
Papan informasi didirikan dan tanda
batas dipasang dan dijaga
BAB
IV
PENUTUP
Studi
tentang Kemungkinan Penerapan Model Kawasan Pantai Secara Terpadu di Taka Bonerate, diharapkan dapat berjalan
lancar sesuai dengan jadwal dan waktu yang ditentukan. Partisipasi aktif dari
masyarakat pengguna kawasan Taka Bonerate baik secara langsung maupun tidak
sangat diharapkan guna menciptakan model standar pemanfaatan kawasan tersebut.
Dukungan dari berbagai pihak sangat diharapkan pula, agar mendapatkan hasil
optimal, dan pada bagian ini diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya
kepada pihak donatur yang akan membiayai kegiatan penelitian ini.
Hasil
dari kegiatan penelitian ini, diharapkan menjadi rujukan dalam menyusun konsep
pelestarian dan pengembangan taman laut nasional Taka Bonerate pada khususnya,
serta konsep pembangunan nasional kawasan pesisir yang berkesinambungan.
DAFTAR PUSTAKA
Calumpong H. 1993.
The Role of Academic in Community Based Coastal Resources Management :
The Case of Apo Island. In Lenore P. C.,
Our Sea Our Life. Proceeding of The Seminar Workshop On Community. Based Coastal Reseources Management. Voluntary Services Overseas, New Manila, Quezon
city, Philippines.
Dahury, R., J. Rais, S.P. Ginting, dan
M.J. Sitepu. 1996. Pengelolaan
Sumberdaya Wilayah Pesisir dan Lautan Secara Terpadu, P.T. Pradnya Paramita, Jakarta.
Tulungen, J.J. G. Pua, F, dan Crawford.
B. 1998. Desentralisasi Pengelolaan
Sumberdaya Wilayah Pesisir : Kasus Sulawesi Utara. Makalah.
No comments :
Post a Comment